Selasa, 15 Juni 2021

Siti Manggopoh, Pahlawan Wanita Dari Agam Sumatera Barat


DAILY NEWS ■ Hari ini, 15 Juni 2021 memperingati peristiwa Perang Manggopoh tanggal 15-16 Juni 1908. Perang yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintah kolonial Hindia-Belanda akibat penerapan pajak (bahasa Belanda: belasting) langsung kepada masyarakat. Perang ini di pimpin oleh Siti Manggopoh. Semoga untuk tahun kedepan Siti Manggopoh dijadikan pahlawan nasional.

Siti Manggopoh, namanya memang tak seharum RA Kartini, namun perjuangannya melawan Belanda cukup fenomenal semasa zaman penjajahan. Lahir di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Siti tak pernah mau takluk di tangan kolonial.

Wanita yang akrab dipanggil Mande Siti ini diperkirakan lahir pada 1885, tetapi tak ada rujukan yang tepat mengenai tanggal kelahirannya. Meski begitu hingga kini jika memperbincangkan masalah pahlawan, Siti Manggopoh tak pernah lupa disebut namanya oleh masyarakat Sumbar.

Ia dijuluki "Singa Betina" dari Ranah Minang, betapa tidak ia tak pernah diam ketika daerahnya diperlakukan semena-mena oleh kolonial.

Dalam buku Perempuan-perempuan Pengukir Sejarah, Mulyono Atmosiswartoputra diceritakan awal mula kemarahan Mande Siti, ketika ia tahu Peraturan Pajak di tanah Minangkabau pada awal Maret 1908, diganti menjadi Peraturan Tanam Paksa terhadap rakyat.

Mande Siti tersulut amarah sebab merasa harga dirinya diinjak-injak, mengingat peraturan belasting ini mengenakan pajak tanah yang dimiliki secara turun-temurun.

Alhasil, pemberontakan rakyat yang dimulai dari Kamang hingga akhirnya merambah ke Manggopoh, membuat Siti bersama dengan pemuda militan dari Manggopoh, membentuk badan perjuangan yang terdiri dari 14 orang.

Mereka adalah Rasyid (suami Siti), Siti, Majo Ali, St. Marajo Dullah, Tabat, Dukap Marah Sulaiman, Sidi Marah Kalik, Dullah Pakih Sulai, Muhammad, Unik, Tabuh St. Mangkuto, Sain St. Malik, Rahman Sidi Rajo, dan Kana.

Akhirnya pada 16 Juni 1908 meletuslah Perang Manggopoh bersamaan dengan Perang Kamang yang dikenal juga dengan Perang Belasting.

Setidaknya, tercatat dalam sejarah, kalau Mande Siti berperang dua kali dengan Belanda. Pertama, Kamis malam, 15 Juni 1908, titik inilah perjuangan dimulai.

Siti disebut menjadikan dirinya sebagai umpan, dan menyusup ke markas Belanda yang saat itu bikin perjamuan.

Setelah berhasil menyusup, Siti memadamkan lampu dan memberi tanda kepada para pejuang yang sudah siaga di luar. Mereka pun langsung menyerbu sesudah diperintah dari dalam.

Pertarungan para pejuang dan Belanda pun terjadi dalam kegelapan. Siti membunuh puluhan tentara Belanda. Sementara pejuang lain juga.

Dalam serangan gelap itu, para pejuang, yang tidak satupun gugur, berhasil membunuh 53 dari 55 serdadu Belanda. Dua yang selamat berhasil kabur ke Lubuk Basung walaupun dengan luka serius di sekujur tubuhnya.

Perang kedua terjadi saat dua antek Belanda yang berhasil kabur itu, meminta bantuan tentara dari Bukittinggi dan Padang Pariaman. Insiden itu terjadi pada 16 Juni 1908. Mereka sengaja memporak-porandakan Manggopoh untuk balas dendam. Tak sedikit warga yang menjadi korban kemurkaannya.

Peperangan ini menewaskan seluruh pejuang yang melawan pada saat itu. Ada yang mengatakan pejuang saat itu hanya 5 orang (Tuanku Cik Padang, Tabat, Sidi Marah Khalik, Muhammad, dan Kana), namun ada juga yang mengatakan 3 orang (Tuanku Cik Padang, Kana, dan Unik).

Siti Manggopoh yang mendengar daerahnya diobrak-abrik Belanda, akhirnya mengambil keputusan untuk tetap ikut berperang. Padahal, ia punya anak, yang terpaksa harus ditinggal. Namanya Dalima.

Setelah melakukan penyerangan, Siti Manggopoh pulang ke rumah dan membawa kabur Dalima ke hutan. Di dalam hutan, Siti Manggopoh merawat anaknya. Namun malang, tentara Belanda kemudian menangkapnya dan membawanya ke Lubuk Basung, Agam.

Dari Penjara ke Penjara

Tahun 1963, panitia peringatan Hari Kartini di Kota Padang mengundang Mande Siti untuk bercerita. Saat itu umurnya 78 tahun. Dia sudah rabun, namun tak pikun. Dia mengurai detail saat-saat setelah penyerbuan benteng Belanda.

"Dalam keadaan terluka saya langsung pulang ke rumah orangtua. Kedua anak, saya titipkan di sana. Dalima yang masih bayi langsung saya susui. Si Yaman, anak laki-laki saya langsung merebahkan kepalanya di paha saya. Dia minta dibelai," kenangnya.

Lebih lanjut, Siti bercerita datang seorang nelayan yang mengaku bernama Saibun. "Saya diminta Rasyid untuk menjemput Mande Siti," bisik nelayan itu. Siti membawa Dalima. Mereka naik perahu ke sebuah tempat di mana Rasyid sedang menunggu.

"Dalam keadaan diburu tak baik berlama-lama di sebuah tempat. Kami memutuskan berjalan kemanapun tanpa tujuan, yang penting selamat," urai Mande Siti di hadapan hadirin peringatan Hari Kartini. Penuturan Mande Siti ini dikutip beberapa surat kabar saat itu. Ada juga yang menuliskannya hanya untuk sekadar dokumentasi.

Perjalanan terhenti ketika mereka jumpa seorang peladang tua. Pak Tua itu baik sekali. Selain tumpangan untuk sembunyi, dia memberi makan dan minum untuk Siti, Rasyid dan Dalima. Tidak hanya itu, Pak Tua juga mengobati luka tembak Siti dan Rasyid.

"Dari Pak Tua itu kami mendapat cerita bahwa kami berdua orang yang paling dicari. Karena tak jua ditemukan Belanda murka dan Manggopoh dibumihanguskan. Rakyat tak bersalah ditangkapi, disiksa dan dibunuh. Tak tega melihat rakyat Manggopoh menderita, kami memutuskan keluar dari persembunyian. Menyerahkan diri dengan syarat tak ada lagi rakyat yang disakiti," Siti memutar kembali ingatannya.

Siti saat itu ditangkap lalu dipenjarakan secara terpisah. Adapun suaminya Rasyid, dibuang ke Manado.

Saat ditangkap, di Lubuk Basung, Siti Manggopoh dipenjara selama 14 bulan, lalu dibawa ke penjara di Pariaman. Di sini, Siti mendekam selama 16 bulan.

Ia kemudian dipindahkan ke penjara Kota Padang selama 12 bulan, dan akhirnya dibebaskan oleh Belanda dengan alasan anaknya masih kecil.

Mande Siti meninggal 20 Agustus 1965 dan dimakamkan di Makam Pejuang Manggopoh.

Sabtu, 24 April 2021

Percepatan Akses Keuangan UMKM


DAILY NEWSPara pelaku usaha UMKM anggota Hipmikindo yang telah  melakukan beberapa kali survey, ternyata masalah yang mereka hadapi pada masa  pandemi covid 19 ini berkutat pada dua aspek yaitu Permodalan, dan Pemasaran  

Krisis yang masih melanda dunia saat ini dan sangat memukul hampir semua sektor kehidupan manusia, terlebih bidang ekonomi walau pertumbuhan masih negatif, namun sudah terlihat tanda-tanda menuju kearah yang lebih baik. 

Sebagai negara yang memiliki jumlah UMKM sangat banyak, menurut data Kemnekop UKM saat ini jumlahnya diatas 64 juta entitas, bahkan dalam  berkali-kali kesempatan Syahnan Phalipi Ketua Umum dan Founder DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) menyebutkan bahwa faktanya negara kita ini adalah negara UMKM.

"Sebab sangat masuk akal karena kontribusi UMKM terhadap PDB diatas 60%. Sementara penyerapan tenaga kerja juga sangat tinggi diatas 99%, untuk ekspor pun menyumbang sekitar 20% sebelum krisis covid," katanya, saat berbicara dalam Fokus Group Discussion (FDG) yang difasilitasi oleh Kemenko PMK, dengan tema Optimalisasi entrepreneur center untuk meningkatkan akses keuangan UMKM, pada Sabtu (24/04). 

Belum lagi, lanjut Syahnan Phalipi, faktor penyumbang lahirnya para entrepreneur/pengusaha besar sukses,  saat mereka menjadi wirausaha pemula pemuda maupun star-up mayoritas  mengawali  bisnisnya dari pelaku UMKM.

Meski demikian, Syahnan Phalipi berpendapat Indonesia masih sangat kekurangan Wirausaha. Jumlah wirausaha kita masih sekitar 3,9% jauh dibanding negara-negara maju yang sudah diatas 10%. 

"Pemerintah sepertinya memahami bahwa UMKM ini harus ditolong segera, apalagi setelah lahirmya Undang-undang Omnibuslaw no:11 tahun 2020 tentang Ciptakerja    berbagai turunan undang-undang tersebut sudah lahir PP no: 7 2021 seterusnya diikuti dengan berbagai kebijakan, namun apabila salah strategi atau salah memanfaatkan momentum dengan efektif maka percepatan pemulihan bisa saja terkendala, maka oleh sebab itu hendaknya semua pemangku kepentingan kudu bekerja sama bersinergi berkolabori merumuskan berbagi taktik agar UMKM secepatnya recovery," ujarnya.
 
Ditempat yang sama, Ir. Aris Darmansyah M.Eng esalon satu, Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kemenko PMK, yang mengurusi tentang UMKM mengatakan, komitmen beliau untuk selalu meningkatkan SDM pelaku UMKM agar senantiasa bersaing menghadapi globalisasi. 

Menurutnya, salah satunya akan merumuskan standarisasi Entrepreneur Center Hipmikindo dengan Perguruan Tinggi, setidaknya sepuluh PT di lingkungan LLDIKTI wilayah tiga sudah terbentuk, bekerja sama dengan  HIpmikindo, yang selanjutnya apabila sudah ada rumusan standarnya akan diteruskan ke seluruh Indonesia. 

Jakarta dipilih sebagai piloting, kata Aris, karena jumlah Perguruan Tiingginya paling banyak sekitar 307. 

Usai acara, Syahnan Phalipi sebagai Ketum Hipmikindo yang juga Wakil Ketua Dekopin itu sangat mengapresiasi peran dan komitmen Kemenko PMK, juga Kemenkop UKM yang dihadiri oleh Asdep Investasi & Pembiayaan UKM Dr. Hanafiah yang dalam paparannya menyampaikan akan bersinergi dengan Hipmikindo untuk mengimplementasikan berbagi program pembiayaan seperti KUR, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden yaitu KUR tanpa agunan sampai dengan 100 juta.

Terkait hal ini, menurut Syahnan yang juga menjadi narasumber sebaiknya pembiayaan kepada umkm mesti dilakukan pendampingan berkelanjutan dan melibatkan Hipmikindo sebab, menurutnya Hipmikindo sudah memiliki pendamping UMKM sekitar 130 orang dan sudah lulus sertifikasi Kompetensi BNSP.

"Nantinya kita harus bersinergi agar UMKM selalu mendapat edukasi, diklat, literasi, fasilitasi, advokasi dan konsultasi secara berkelanjutan supaya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha berjalan lancar bisnis para pelaku UMKM pun akan bertumbuh berkembang berkesinambungan, maka niscaya ekonomi kita segera pulih," pungkasnya.

■ Rizal

Tabrakan Sepeda Motor di Pengadegan, Satu Patah Tulang, Satu Lagi Retak Tulang Punggung


DAILY NEWS ■  Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di ruas jalan Desa/Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, pada Jumat (23/4/2021). 

Akibat peristiwa tersebut, dua pengendara dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kapolsek Pengadegan AKP Susilo mengatakan, kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi R-5861-YP dengan Honda CBR 150R bernomor polisi R-4014-GC. Kecelakaan terjadi pada jam 09.00 WIB.

Pengendara Honda Beat diketahui bernama Sipno (49) warga Desa Pengadegan, Purbalingga. Sedangkan pengendara Honda CBR bernama Setyo Wibowo (25) warga Desa Timbang, Kecamatan Kejobong, Purbalingga.

"Akibat kecelakaan tersebut kedua pengendara dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang diderita," kata kapolsek.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda CBR melaju dari arah timur. Sampai di lokasi yang merupakan jalan menikung dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat.

"Sepeda motor Honda Beat di jalan yang menikung diduga terlalu melebar sehingga menabrak Honda CBR dari arah berlawanan," kata kapolsek.

Dijelaskan kapolsek bahwa dari hasil pemeriksaan dokter, pengendara Honda Beat bernama Sipno mengalami patah tulang kaki kanan. Sedangkan pengendara Honda CBR bernama Setyo Wibowo mengalami luka retak di tulang punggung.

"Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian diserahkan penangananya ke Unit Laka Satlantas Polres Purbalingga," pungkas kapolsek.

( Imam Santoso/ Hms )

Kamis, 22 April 2021

Pabrik Sawit Luwu Utara Dinilai Lecehkan Pemerintah, DPRD Lutra Gelar RDP


DAILY NEWS ■ Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Luwu Utara yang melakukan pembelian Sawit dibawah harga yang telah ditetapkan Pemerintah provinsi, pada Rabu (21/4/21).

RDP dipimpin langsung oleh Basir Ketua DPRD Lutra bersama Aris mustamin ketua komisi 3, dan di hadiri oleh masing- masing perwakilan PKS, seperti PT. Jas Mulia, PT. Kasmar Matano dan PT. Surya sawit, Hadir pula Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, dan Wakapolres, serta Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Lutra.

Dalam RDP tersebut, Aris Mustamin menjelaskan jika rapat ini bertujuan untuk menjaga wibawa keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkait harga kelapa sawit yang telah ditetapkan oleh pemprov.

"Jika Pabrik membeli dibawa harga yang sudah di tetapkan, berarti melecehkan pemprov," kata Aris Mustamin.

Hal senada diungkapkan oleh, Ketua DPRD Luwu utara, dia berharap kepada Pemerintah Daerah, agar tegas memberi sanksi kepada Pabrik yang melanggar. 

"Kalau memang PKS tidak mau taat terhadap aturan pemerintah lebih baik kita tutup saja, dan juga ketua Apkasindo kalau tidak mampu perjuangkan aspirasi petani Sawit, mundur saja," ungkap Basir.

Sementara, ke tiga Manajer Pabrik Kelapa Sawit yang hadir, tetap menolak membeli kelapa sawit dari petani dengan harga Rp.1.675 / Kg sesuai ketetapan Pemerintah.

"Kami bukan melawan pemerintah, kami hanya tidak sanggup membeli dengan harga 1.675 Rupiah, ada juga biaya yang harus kami hitung, mulai dari biaya operasional hingga gaji pegawai," kata Irawan Tamsi, Manager PT. Kasmar Matano Persada.

■ ACCY

Minggu, 18 April 2021

Ramadhan 1442 H, Kemensos Cairkan Bansos PKH 6,53 Triliun


DAILY NEWS ■ Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 6,53 triliun bertepatan dengan dimulainya puasa Ramadhan 1442 H. 

"Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan bulan April, jadi pas bersamaan dengan awal puasa", kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, pada Minggu (18/4).

Bansos 6,53 triliun itu, lanjut Mensos, menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Dengan pencairan bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran di bulan puasa, karena biasanya kalau puasa kan beda dengan hari - hari biasa.

"Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan saur maupun buka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya," ungkapnya.

Pencairan bansos PKH  juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemik, "semakin banyak uang yang beredar makin tinggi daya beli masyarakat," papar mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Kalau daya beli meningkat maka pedagang kecil juga akan terkena dampaknya, dagangan jadi laku dan bisa mendapatkan untung.

PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen yaitu kompinen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita. Komponen pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat.

Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia diatas 70 tahun dan kategori Disabilitas berat.

Kemensos bekerja sama dengan Himbara dalam pencairan bantuan, seluruh KPM PKH mendapatkan bantuan langsung ke rekeningnya, "mereka bisa mencairkan di ATM bersama, e-warong, dan agen - agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur," pungkas Mensos Risma.

Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, alokasi anggaran bantuan sosial PKH tahun 2021 sebesar 28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar 15.35 triliun yaitu bulan Januari 2021 sebesar 6,82 triliun rupiah dan bulan April 6,53  rupiah. (rls)

Kamis, 15 April 2021

Menaker : PMI Bekerja Sebagai ABK Kapal Asing Rentan Menjadi Korban Eksploitasi


DAILY NEWS ■ Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal berbendera asing masih rentan menjadi korban eksploitasi. Untuk meningkatkan pelindungan bagi para ABK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat berbicara pada seminar Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, di Jakarta, pada Rabu (14/4) 2021.

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi," kata.

Menurut Ida, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum yang mengaturnya. Oleh karenanya, saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya terkait aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. 

"Saat ini, rancangan PP-nya telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara," ujar Ida.

Ida menjelaskan, RPP ini membawa harapan agar perlindungan ABK menjadi lebih lengkap/paripurna mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.

"Substansi pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan Awak Kapal, yang mana rujukan pengaturannya kita ambil, baik dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim (Maritime Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor Perikanan, serta aturan perundang-undangan nasional terkait lainnya, seperti di bidang pelayaran, kelautan, serta perikanan," jelas Ida.

Pihaknya juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan, guna memastikan perusahaan ini dalam operasionalnya tidak melakukan pelanggaran aturan. (WP/Azwar/R-01)


© Copyright 2019 Daily News | All Right Reserved